Pertumbuhan
ekomoni adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan
ekonomi dapat dihitung dari Produk Domestik bruoto (PDB). PDB adalah nilai
keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut
dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk
nasional bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar
negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total
produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan
dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.
Sebaliknya,
PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Dalam bidang
ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa
yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu dengan menghitung nilai
tambahnya. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan
nasional. PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga.
Sedangkan PDB riil (PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal
dengan memasukkan pengaruh dari harga.
Menurut
definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) atau
Gross Domestic Produk (GDP) adalah jumlah produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah di saat tertentu dengan
menghitung nilai tambahnya. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan alat pengukur
dari pertumbuhan ekonomi dimana alat pengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB,
PDB perkapita dan Pendapatan per jam Kerja. Sebagai alat pengukur dalam
pertumbuhan ekonomi PDB memiliki rumus dalam mencari PDB dan PDB juga memiliki empat komponen yaitu: konsumsi
rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah dan ekspor bersih, yang merupakan
selisih dari total ekspor dan impor. Berdasarkan komponen-komponen tersebut,
maka rumus mencari PDB adalah PDB = C + I + G + (X-M). Keterangan: C=Konsumsi
rumah tangga; I=Investasi; G=Konsumsi pemerintah; X=Ekspor; dan M=Impor.
Dalam
menghitung PDB ada 3 pendekatan yang bisa digunakan yaitu, pendekatan produksi,
pengeluaran, dan pendapatan.
1. Pendekatan
Produksi
Pendekatan
produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari
semua sektor produksi. Besarnya nilai produksi (angka-angka PDB) diperoleh dari
nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa yaitu sesuai
dengan ISIC (International Standard Industrial Classification) sektor industri
dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yang biasanya terbagi
menjadi 3 kelompok besar: 1.Sektor Primer 2.Sektor Sekunder 3.Sektor Tersier
Besarnya ‘value
added’ tiap sektor, (yi : VAs = OPs – Ips). Sedangkan nilai PDB-nya diperoleh
dengan (PDB = VAsp + VAss + Vast)
2. Pendekatan
Pengeluaran
Menjumlahkan
permintaan akhir dari unit/komponen2 ekonomi, yaitu: Konsumsi Rumah Tangga
(RT)=C, Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto=I, Pengeluaran
Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah)=G, Expor dikurangi Impor= (X–M). Dalam
Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering diformulasikan dalam persamaan sebagai
berikut: PDB = C + I + G + ( X – M)
Konsep
Dan Definisi PDB Pengeluaran:
a. Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran
konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh
rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi
sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang
tersedia dalam perekonomian.
b. Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah
Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi
nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan
barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi)
ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada
RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social
transfer in kind-purchased market production).
c. Pembentukan
Modal Tetap Bruto
Secara
garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah
aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas.
d. Inventori
Inventori
adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan
dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan
dengan cara lain.
e. Ekspor
dikurangi Impor
Dalam
SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB
Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara
pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku
ekonomi luar negeri (non-resident).
3. Pendekatan
Pendapatan
Diperoleh
dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm dipotong pajak)/hasil dari
faktor produksi yang digunakan (PDB= sewa + upah + bunga + laba). Di mana sewa
adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk
tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Secara
teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan
angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan
pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan
pengeluaran.
Dari
rumus pendekatan pengeluaran, dapat dijelaskan bahwa apabila konsumsi bertambah
makan akan berpengaruh pada PDB yang akan meningkat pula. Begitu juga dengan
Investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih apabila mengalami
peningkatan maka jumlah PDB akan meningkat, hal ini dikarenakan
komponenkomponen tersebut berada dalam satu fungsi linier. Oleh karena itu,
setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan konsumsi, investasi,
pengeluaran pemerintah, dan nilai ekspor bersih. PDB merupakan hal yang sangat
penting dalam suatu negara untuk mengukur tingkat pendapatan nasional negara
itu.
Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia
Pembangunan
ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi
peningkatan GNP riil di wilayah tersebut. Untuk dapat meningkatkan pendapatan
nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat
penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu
tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya
perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan.
Untuk
Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan
tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa
penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi
menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan
penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan
lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan
ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial (ADB, 2004).
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde
Baru
Di awal orde baru,
ketika soeharto menjabat menjadi presiden RI saat ini kondisi perekonomian di
indonesia sangat buruk, tingkat inflasi yang terjadi pada negara kita mencapai
650 % pertahun. Presiden Soeharto saat itu menambahkan langkah yang telah di
lakukan sebelumnya oleh Soekarno. dan ternyata Soeharto berhasil menekan
inflasi dari 650 % menjadi dibawah 15% dalam waktu kurang dari dua tahun. untuk
menekan inflasi yang begitu tinngi, soeharto
melakukan hal yang jauh berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau
membuat anggaran, menerbitkan sektor perbankan, mengembalikan sektor ekonomi
dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.
Di samping itu soeharto
pada tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan.
Sehingga pendapatan negara dari migas meningkat, dari 0,6 % miliar pada tahun
1973 dan sekarang mencapai 10,6% miliar pada tahun 1980. Puncaknya kebijakan
tersebut adalah ketika penghasilan dari migas sama dengan 80% hasil ekspor
indonesia. Dengan kebijakan itu, indonesia bisa maju dalam pembangunan di bawah
pemerintahan orde baru.
Pemerintahan Transisi (era Presiden B.J.
Habibie)
Krisis ekonomi
mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran,
baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan
dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah oleh karena itu
muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net). Yang menyebabkan
suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi
6.000 rupiah.
Pemerintahan Reformasi (era Presiden
K.H. Abdurrahman Wahid)
Terjadi banyak keanehan
dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.Pada masa Gus Dur, rating kredit
Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik
kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter
pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya. Pemerintahan Gotong
Royong.
Langkah Presiden SBY
untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari
kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun
bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu.
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki
karakteristik sebagai berikut: Rendahnya
pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi
terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam
negeri. Dalam hal ekspor, sejak 2000,
nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS
menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar
dollar AS. Pemerintahan Indonesia Bersatu (era SBY–Boediono) Kabinet Indonesia
Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia
bersatu jilid I dan II kabinet Indonesia bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk
pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden
yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di
Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono yang merupakan
bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014).
Kabinet Indonesia
Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada
tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong sebelumnya yang dipimpin megawati
dan Hamzah haz pada 5 Desember 2005. Pada Indonesia bersatu jilid 1 yaitu pada
tahun 2004 sampai 2009 utang di Negara kita meroket drastis dari 1275 triliun
menjadi 1667 triliun pemerintahan SBY “sangat berhasil” dalam tugas utang
mengutang.
Dengan sistem kebijakan
pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para
bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan
(BHP) dan kesehatan. Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut melakukan
kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar minyak/BBM, listrik dan
air yang mahal, agar negara bisa membayar utang utang Negara di tambah subsidi
pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang tidak jelas.
2. Struktur
Ekonomi Indonesia
Struktur
Perekonomian Indonesia Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu
negara dapat berstruktur agraris (agricultural), industri (industrial), niaga
(commercial). Hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang
punggung perekonomian negara yang bersangkuatan.
Pergeseran
struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara
keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur
perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan
modern. Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan
dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN
dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian
Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam
perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit
dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan
lebih besar dalam perekonomian nasional.
Struktur
ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat
dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang
tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik,
pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat
atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).Untuk file presentasi (.pptx) dapat di download disini . Semoga bermanfaat.. ^_^
No comments:
Post a Comment